Restrukturisasi dilakukan melalui rangkaian Sarasehan Kebangsaan dan Musyawarah Khusus selama tiga hari, Jumat hingga Minggu, 7–9 Agustus 2026. Kegiatan bertema “Cerdas Memilih, Bijak Mengawal, Hijaukan Jawa Timur” itu digelar di tiga zona, yakni Kecamatan Gending, Kraksaan, dan Bantaran.
Kegiatan dihadiri Anggota DPR RI Fraksi PKB Anisah Syakur, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i, Dewan Syura PKB Kabupaten Probolinggo KH Tauhidillah Badri, Ketua DPC PKB Kabupaten Probolinggo Fahmi AHZ, serta jajaran pengurus dan kader.
Sekretaris DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Mahrus Shaleh, mengatakan penataan kepengurusan mengacu pada kebijakan DPW PKB Jawa Timur. Mekanisme yang digunakan yakni Musyawarah Anak Cabang (Musancab) bagi PAC yang SK kepengurusannya masih aktif dan musyawarah khusus bagi kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah berakhir.
“Untuk Kabupaten Probolinggo tidak ada SK yang aktif, sehingga seluruhnya ditempuh melalui musyawarah khusus,” ujar Mahrus.
Menurut Mahrus, restrukturisasi tidak sekadar mengganti kepengurusan, tetapi juga menghidupkan kembali kerja organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Pengurus di tingkat bawah diharapkan menjadi penghubung antara masyarakat dengan partai, termasuk dalam menyerap dan meneruskan aspirasi warga.
“Dengan struktur yang solid, PKB siap menghadapi seluruh agenda politik, termasuk Pemilu 2029,” katanya.
Sementara itu, perwakilan DPW PKB Jawa Timur ACH Faidy Suja’i menegaskan bahwa musyawarah khusus menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan sekaligus memperkuat struktur partai dari bawah.
“Musyawarah tingkat kecamatan menjadi pijakan paling penting, karena kekuatan PKB berada di tingkat kecamatan dan ranting,” tegasnya.
Faidy juga mendorong kader agar tidak berhenti pada diskusi internal, tetapi mampu menghadirkan kerja nyata di tengah masyarakat. “PKB harus naik kelas, dari diskusi menjadi solusi, dari kata-kata menjadi nyata,” pungkasnya.
Melalui restrukturisasi tersebut, PKB Kabupaten Probolinggo menargetkan kepengurusan hingga tingkat ranting dapat bekerja lebih aktif dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029.
